TEMPO.CO, Jakarta – Asisten pelatih timnas Anies-Cak Imin Jazilul Fawaid mengatakan pihaknya mendukung komitmen calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan untuk merevisi undang-undang informasi dan transaksi elektronik atau. revisi UU ITE.
Jazilul optimistis upaya revisi UU ITE tidak akan sulit karena banyak pihak yang menyatakan dukungannya.
“Tidak, kalau menang tidak ada kesulitan,” ujarnya saat ditemui usai acara pemateri muda AMIN di Hotel Arya Duta, Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu, 26 November 2023.
Mantan calon presiden Anies Baswedan menyatakan akan merevisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE jika terpilih pada Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan Anies dalam pidatonya di Dialog Terbuka Universitas Muhammadiyah pada Rabu, 22 November 2023.
Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, tekadnya merevisi UU ITE juga didukung data bahwa masyarakat takut berbicara atau berekspresi karena UU ITE.
“Lembaga jajak pendapat menyebutkan 62 persen masyarakat takut bersuara, salah satu alasannya karena UU ITE,” ujarnya.
Ia mengatakan, masyarakat tidak perlu lagi menggunakan istilah Wakanda dan Konoha untuk menggambarkan Indonesia melalui kritiknya karena takut terjerat UU ITE.
“Jangan menyebut Indonesia Wakanda atau Konoha hanya karena kita tidak berani menyebut nama Indonesia. Karena kita takut ada UU ITE yang memprosesnya,” kata Anies dalam acara Dialog Terbuka Universitas Muhammadiyah.
Anies dengan tegas menyatakan pihaknya akan merevisi UU ITE karena UU tersebut merupakan bagian dari aturan yang diborgol kebebasan berbicara orang pada umumnya.
Sebelumnya, dalam pidato dialog terbukanya, Anies memaparkan penjelasan kemunduran demokrasi. Ia mengatakan Indeks Demokrasi, Indeks Kebebasan Pers, dan Indeks Persepsi Korupsi menunjukkan tren penurunan antara tahun 2015 hingga 2022.
Periklanan
Berdasarkan data yang disampaikan Anies, indeks demokrasi berkisar antara 7,03 hingga 6,71. Sedangkan indeks kebebasan pers meningkat dari 59,25 menjadi 54,83. Kemudian indeks persepsi korupsi dari 36 menjadi 34.
“Kita antara 2015 dan 2022 turun, indeks kebebasan pers turun, indeks persepsi korupsi turun,” kata Anies.
Anies menyayangkan kejadian tersebut terjadi. Ia kemudian menekankan pentingnya kritik bagi pemerintah.
Menurut Anies, kritik bertujuan untuk mengedukasi masyarakat sekaligus memaksa pengambil kebijakan mengambil kebijakan melalui kajian yang lebih baik.
“Ketika kritik mati atau dibungkam, yang sebenarnya terjadi adalah kualitas politik menurun,” ujarnya.
Tak hanya soal kebebasan berpendapat, ia juga melihat pentingnya mengembalikan prinsip etika politik dalam bernegara.
Anies memediasi hal tersebut karena dinamika negara yang menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu akhir-akhir ini mengalami erosi.
“Kami juga memandang penting untuk bisa memulihkan wibawa negara dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip etika politik yang terkikis dalam beberapa waktu terakhir,” ujarnya.
Pilihan Redaksi: Prabowo dan Ganjar Absen di Acara Walhi, Timnas AMIN: Belum Siap Gagasan Soal Lingkungan Hidup
Quoted From Many Source